TARUTUNG, LIVESUMUT.com – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027. Hal itu ditandai dengan dibukanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 oleh Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius T.P. Hutabarat, S.Si, M.Si, di Sopo Partungkoan, Tarutung, Kamis (26/03/2026).
Forum strategis ini menjadi ruang konsolidasi seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni P. Lumbantoruan, M.Eng, Ketua TP PKK Kabupaten Tapanuli Utara Ny. Neny Angelina JTP Hutabarat br. Purba, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Dari unsur provinsi, tampak Ir. Ardan Noor, MM yang mewakili Gubernur Sumatera Utara, serta Anton Sihaloho, S.Sos, M.Si dari Bapperida Provinsi Sumatera Utara.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan yang bersifat formalitas. Lebih dari itu, forum ini menjadi wadah penting dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus merumuskan arah pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
“Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat serta merumuskan perencanaan pembangunan yang kolaboratif, adaptif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Pada Musrenbang kali ini, Pemkab Tapanuli Utara mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas SDM untuk Meningkatkan Daya Saing serta Ketahanan Daerah.” Tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sejumlah fokus pembangunan pun ditetapkan, mulai dari transformasi sektor pertanian menuju sistem yang lebih modern, peningkatan kualitas SDM, hingga penguatan ketahanan wilayah yang tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya sinkronisasi antarprogram lintas sektor agar pembangunan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. Optimalisasi penggunaan anggaran, penguatan kolaborasi antarinstansi, hingga inovasi layanan publik berbasis digital juga menjadi perhatian utama.
Peningkatan kapasitas aparatur, lanjutnya, menjadi salah satu kunci agar seluruh program yang dirancang dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Musrenbang RKPD ini menjadi tahapan akhir dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan daerah tahun 2027. Selanjutnya, hasil kesepakatan forum ini akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan penganggaran daerah.
