Tapanuli Selatan, LIVESUMUT.com – Camat Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Nursia Siregar, S.Ag, tengah menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan penyelewengan anggaran rutin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2023 dan 2024.
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sejumlah mata anggaran yang diduga diselewengkan tercantum dalam kegiatan rutin Kecamatan Batang Angkola.
Di antaranya, anggaran sebesar Rp107.467.800 untuk program Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, serta Rp290.148.800 untuk kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya.
Selain itu, anggaran untuk Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan masing-masing tercatat sebesar Rp306.790.100 dan Rp305.564.100, serta Evaluasi Kelurahan sebesar Rp49.124.700.
Aktivis anti korupsi Elvan Efendi mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Bahkan, menurutnya, kegiatan serupa juga mendapat alokasi dari Dana Desa dan Kesbangpol Tapanuli Selatan, sehingga memperkuat dugaan rekayasa dalam laporan pertanggungjawaban.
“Diduga kuat anggaran rutin tersebut diselewengkan dengan modus rekayasa laporan pertanggungjawaban,” ucap Elvan Efendi kepada wartawan, Senin (19/5/2025).
Elvan menambahkan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukannya terhadap pos anggaran Kantor Kecamatan Batang Angkola, terdapat lonjakan yang tidak wajar dalam alokasi dana untuk kegiatan sosialisasi selama dua tahun terakhir.
Pihaknya pun telah berupaya melakukan klarifikasi.
“Namun belum ada jawaban dari Camat Batang Angkola Nursia Siregar,” pungkasnya.
Sementara itu, upaya awak media untuk mengonfirmasi langsung ke Camat Nursia Siregar tak membuahkan hasil.
Saat didatangi ke kantornya beberapa hari lalu, yang bersangkutan tidak berada di tempat.
Pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui WhatsApp juga belum dibalas hingga berita ini dikirimkan ke meja redaksi.
Kasus ini kini menjadi perhatian masyarakat, dan publik berharap adanya transparansi serta langkah tegas dari aparat pengawas dan penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan ini secara serius.
