Pematangsiantar, LIVESUMUT.com | Direktur LSM Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi), Otti S Batubara, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar, khususnya tim Pidana Khusus (Pidsus), atas langkah tegas dalam pemberantasan dugaan korupsi di daerah tersebut.
Apresiasi itu disampaikan Otti usai Kejari Pematangsiantar melakukan operasi senyap beberapa waktu lalu dengan memeriksa Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemko Pematangsiantar terkait dugaan tender yang tidak transparan dan terkesan sudah diatur pemenangnya.
“Apresiasi yang tinggi atas kinerja Kejari Pematangsiantar, yang telah menunjukkan kesungguhannya dalam upaya pemberantasan dugaan korupsi di daerah tersebut,” ungkapnya, Minggu (10/8/2025).
Langkah Kejari juga berlanjut dengan penggeledahan Puskesmas Kahean terkait dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Kami berharap upaya Kejari Pematangsiantar dalam mengusut dugaan kasus korupsi tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Banyak dugaan kasus-kasus korupsi di Pematangsiantar, khususnya dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP),” ujarnya.
Menurut penelusuran jejaring Barapaksi, praktik ini diduga melibatkan oknum-oknum yang mengaku dekat dengan Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi.
Salah satunya berinisial IMN, yang disebut sebagai Ketua Tim Sukses dan mengklaim mendapat perintah langsung dari wali kota untuk mengatur proyek tender maupun penunjukan langsung (PL).
Otti mengungkapkan, modus tersebut juga diduga melibatkan MH (anggota DPRD Pematangsiantar) sebagai pengatur pelaksanaan proyek, serta DP (kontraktor) yang berperan dalam penjualan proyek kepada rekanan tertentu.
“Oknum-oknum ini bergerilya ke dinas-dinas dengan mengatasnamakan Wali Kota Wesly Silalahi. Bahkan, berdasarkan penelusuran kami, oknum-oknum tersebut meminta oknum di UKPBJ dan Pokja untuk memenangkan perusahaan yang mereka giring dalam pelaksanaan lelang,” ujarnya.
Kondisi ini, lanjut Otti, menciptakan persaingan usaha tidak sehat di lingkungan Pemko Pematangsiantar dan berpotensi merusak kredibilitas Wali Kota.
Ia juga menyoroti pemeriksaan terhadap Kepala UKPBJ, Santo Simanjuntak, dan sejumlah anggota Pokja yang dilakukan Kejari Pematangsiantar.
Otti menegaskan, pihaknya akan terus mengikuti perkembangan kasus ini.
“Kami berketetapan untuk mengikuti setiap perkembangan, guna mendukung Kejari Pematangsiantar dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi,” tegasnya.
