Tarutung, LIVESUMUT.com – Suasana di pusat kota Tarutung memanas saat ratusan massa dari Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (27/05/2025).
Massa berkumpul di Lapangan Terminal Madya sebelum long march menuju Gedung DPRD Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara.
Sekitar pukul 11.30 WIB, mereka tiba di halaman gedung dewan, menyuarakan protes keras terhadap keberadaan dan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Di bawah pengamanan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP, demonstrasi berlangsung damai selama lebih dari dua jam.
Suara orator bersahut-sahutan membacakan tuntutan, diiringi yel-yel massa yang memadati pelataran gedung dewan.
“Kami datang untuk menagih komitmen! PT TPL harus ditutup sekarang juga!” seru Anggiat Sinaga, salah satu orator, dalam orasinya yang membakar semangat massa.
Dalam aksi tersebut, Anggiat membacakan tujuh poin tuntutan yang menjadi inti perjuangan mereka:
1. Penutupan operasional PT TPL yang didukung oleh Bupati dan DPRD Taput.
2. Menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan petani di Tanah Batak.
3. Mengembalikan tanah adat yang dirampas oleh PT TPL kepada pemilik sahnya.
4. Pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat di tingkat nasional.
5. Menghentikan perusakan hutan dan ekosistem di Danau Toba.
6. Pengesahan Perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Sumatera Utara.
7. Mendesak Ketua DPRD Taput untuk membentuk Pansus Tutup TPL sesuai dengan janjinya.
Aksi ini bukan sekadar protes, tetapi menjadi wadah menyampaikan keresahan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial yang mereka nilai akibat kehadiran TPL.
Seruan ini sekaligus menjadi refleksi kegelisahan warga yang ingin hak atas tanah, lingkungan, dan kehidupan yang lebih baik kembali dipulihkan.
Usai orasi, beberapa perwakilan massa diterima masuk ke gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Pertemuan ini menjadi titik penting dalam upaya membangun dialog antara rakyat dan wakilnya di parlemen daerah.
Sejumlah anggota DPRD tampak menunjukkan empati terhadap tuntutan massa.
Namun, hingga kini, sikap resmi lembaga belum dikeluarkan.
Pernyataan-pernyataan yang muncul masih bersifat pribadi.
Wakil Ketua DPRD Taput, Reguel, mengklarifikasi posisi lembaga: “Wacana pembentukan Pansus Tutup TPL masih merupakan pendapat pribadi dan belum menjadi keputusan resmi DPRD. Namun, setiap fraksi akan mengirimkan 2 orang dalam rapat Badan Musyawarah,” tegasnya.
Meski belum ada keputusan final, aksi ini menjadi penanda kuat bahwa suara masyarakat tidak bisa diabaikan.
Bola kini berada di tangan DPRD Taput, akankah mereka menjawab panggilan rakyat atau justru diam di tengah gejolak?
