Jakarta, LIVESUMUT.com – Dalam upaya mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah serta menjamin ketersediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) yang diwakili Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Anggiat Simanullang bersama Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Pertemuan itu menjadi langkah nyata untuk menyelaraskan komitmen pemerintah daerah dengan program prioritas nasional.
Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya sinergi lintas pihak untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi MBR melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi/Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, pengembang/developer dan masyarakat. Pemerintah Daerah agar benar-benar melaksanakan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Maruarar.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati dalam menerbitkan izin perumahan, mencermati pengembang yang bertanggung jawab, serta menyiapkan masyarakat untuk menerima program rumah bersubsidi.
Pemerintah pusat menargetkan pembangunan rumah bersubsidi bagi MBR pada tahun 2025 sebanyak 350.000 unit, dan meningkat menjadi 500.000 unit pada 2026.
Dari target nasional tersebut, Sumatera Utara mendapat porsi 15.000 unit rumah bersubsidi, yang akan didistribusikan ke kabupaten/kota sesuai kemampuan daerah masing-masing.
Sebagai wujud keseriusan, dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kementerian PKP dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang pembangunan rumah bersubsidi di Sumut tahun 2025.
Kadis PKP Humbahas, Anggiat Simanullang, yang mewakili Bupati Humbahas Dr Oloan P Nababan SH MH, menyampaikan kondisi perumahan di daerahnya.
Saat ini di Kabupaten Humbahas terdapat 51.109 unit rumah, dengan 7.623 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta 6.564 kepala keluarga yang belum memiliki rumah (backlog).
“Kita sama-sama berharap, kiranya Kementerian PKP agar memprioritaskan Kabupaten Humbahas sebagai lokus penerima program BSPS (Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya) yang sumber dananya dari APBN. BSPS ini program bantuan dari pemerintah ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas atau membangun rumah mereka secara swadaya. Program 3 juta rumah ini sebagai bukti nyata pemerintahan pro rakyat,” jelas Anggiat Simanullang.
Pemerintah Kabupaten Humbahas menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program 3 juta rumah demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah di daerah.
