Padangsidimpuan, LIVESUMUT.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, mantan Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Padangsidimpuan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padangsidimpuan, Rabu (13/08/2025).
Pemeriksaan ini terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara senilai Rp 231,8 miliar, yang mulai diselidiki pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Juni lalu.
Sekitar pukul 14.00 WIB, Wali Kota Letnan Dalimunthe tiba di lokasi mengenakan kemeja putih dan langsung masuk ke dalam gedung KPPN.
Mantan Wali Kota Irsan Efendi Nasution dan Kasat Pol PP juga terlihat memenuhi panggilan pemeriksaan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda pemeriksaan ini.
“Pemeriksaan terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara,” ujarnya kepada wartawan.
Selain ketiga pejabat tersebut, KPK juga memanggil 15 saksi lain dari unsur pejabat dinas pekerjaan umum, pegawai pemerintah, hingga pihak swasta.
Daftar saksi yang dijadwalkan hadir antara lain:
- Komisaris PT Dalihan Natolu Grup (DNG), Taufik Hidayat Lubis
- Bendahara PT DNG, Mariam
- Pegawai PT DNG, Anggi Harahap
- Direktur PT Taufik Prima Duta Putra, Rinaldi Lubis alias Aldi
- Kabag PBJ Pemko Padangsidimpuan, Siti Humairo Hasibuan
- Bendahara Dinas PUTR Padangsidimpuan, Muhammad Harris (Acong)
- Staf Bidang Bina Marga, Sandi
- Karyawan PT DNG, Leman
- PNS, Zulkifli Lubis alias Mamak Utom
- PNS, Addi Mawardi Harahap
- Kabid/PPK Dinas PUPR Padang Lawas Utara, Ikhsan Harahap
- Plt Kepala PUTR Padang Lawas Utara, Hendrik Gunawan Harahap
- Kabag PBJ Padang Lawas Utara, Asnawi Harahap
- Kadis PUPR Padang Lawas Utara 2021–2024, Ramlan
- Kadis PUPR Tapanuli Selatan, Fachri Ananda Harahap
- Kabid Bina Marga II Dinas PUPR Tapanuli Selatan, Oskar Hendra Daulay.
KPK belum merinci materi pemeriksaan. Namun, dari hasil OTT sebelumnya, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pejabat Dinas PUPR Provinsi Sumut dan direktur perusahaan swasta.
Penyidik menduga ada pengaturan pemenang lelang proyek untuk kepentingan tertentu.
Pantauan di lokasi, pemeriksaan berlangsung tertutup.
Petugas KPK tampak keluar masuk ruangan membawa berkas, sementara awak media hanya bisa memotret momen kedatangan dan kepulangan para saksi.
Pemeriksaan terhadap 18 saksi dilakukan secara bergiliran, meliputi latar belakang proyek, proses lelang, hingga hubungan kerja antara pihak pemerintah daerah dan perusahaan pemenang tender.
