Pematangsiantar, LIVESUMUT.com | Suasana politik di Kota Pematangsiantar memanas usai Fraksi Partai Golkar melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Wali Kota Wesly Silalahi.
Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna XI DPRD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2025, dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (24/9/2025).
Anggota Fraksi Golkar, Sri Rahmawati, membacakan pendapat akhir fraksinya dengan menyoroti berbagai persoalan mendesak yang dinilai tidak mendapat perhatian serius dari wali kota.
Salah satunya terkait nasib pedagang Pasar Horas di Gedung IV yang terbakar sejak setahun lalu.
“Sudah satu tahun lamanya para pedagang Pasar Horas menunggu kepastian, namun hingga kini belum ada tindakan nyata dari wali kota. Kami menilai beliau tidak memberikan perhatian yang serius,” ujar Sri.
Tak hanya soal pasar, Fraksi Golkar juga menyinggung kondisi kesehatan Wali Kota Wesly Silalahi yang disebut kurang fit untuk memimpin jalannya pemerintahan.
Menurut mereka, hal tersebut berdampak pada lemahnya pengambilan keputusan maupun respon cepat terhadap aspirasi masyarakat.
“Kami melihat bapak wali kota secara fisik kurang sehat dan kurang siap memimpin tata kelola pemerintah, sehingga kurang mampu mengambil keputusan atau tindakan apapun secara cepat,” tegas Sri.
Selain itu, Fraksi Golkar menilai jawaban wali kota terhadap pandangan umum fraksi DPRD hanya sebatas normatif.
“Dalam nota jawaban wali kota, selalu hanya terdengar kalimat ‘kami akan’, tanpa ada langkah konkret yang ditunjukkan,” tambah Sri.
Atas dasar berbagai catatan tersebut, Fraksi Golkar menyarankan agar Wali Kota Wesly Silalahi mengambil cuti selama tiga bulan.
Hal itu dimaksudkan untuk memulihkan kesehatan sekaligus memperdalam tata kelola pemerintahan.
“Demi kebaikan Kota Pematangsiantar, sebaiknya wali kota mengambil cuti tiga bulan dan mendelegasikan sementara wewenangnya kepada Wakil Wali Kota. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” ungkap Sri.
Rapat Paripurna XI DPRD Kota Pematangsiantar ini menjadi panggung bagi fraksi-fraksi untuk memberikan catatan terhadap jalannya pemerintahan kota.
Kritik keras Fraksi Golkar menambah dinamika politik di Siantar, sekaligus menjadi sorotan publik menjelang pembahasan akhir Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2025.
