Scroll untuk baca artikel
Daerah

UMKM Kecewa, Pembayaran Foto Gubernur–Wagub Mandek Lebih Setahun, Ketua APDESI Palas Disorot

230
×

UMKM Kecewa, Pembayaran Foto Gubernur–Wagub Mandek Lebih Setahun, Ketua APDESI Palas Disorot

Sebarkan artikel ini
Oplus_131072

Palas, LIVESUMUT.com – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengaku sangat kecewa terhadap Ketua APDESI Kabupaten Padang Lawas (Palas) terkait pembayaran pengadaan foto Gubernur dan Wakil Gubernur yang hingga kini belum juga memiliki kejelasan. Padahal, pekerjaan tersebut telah rampung dan diselesaikan lebih dari satu tahun lalu.

Menurut keterangan para pelaku UMKM kepada media, pengadaan foto dilakukan sesuai permintaan dan telah disalurkan melalui jalur serta mekanisme yang diarahkan. Namun hingga saat ini, pembayaran tak kunjung direalisasikan, meski pihak UMKM telah berulang kali melakukan konfirmasi dan meminta kepastian, Senin ( 12/1/2025).

Baca Juga :  Perayaan Ulang Tahun Bossmuda News ke-1 Berlangsung Meriah di Pematangsiantar

Kekecewaan semakin memuncak ketika pihak UMKM mencoba mengonfirmasi langsung kepada Sekretaris Jenderal APDESI Palas. Jawaban yang diterima justru dinilai mencederai rasa keadilan dan profesionalisme. Dalam keterangannya, Sekjen APDESI Palas disebut menyampaikan, “Kalian saja yang mengutip uangnya, kami bukan anggota kalian.”

Pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk lepas tanggung jawab serta tidak mencerminkan itikad baik terhadap UMKM yang telah menjalankan kewajibannya sesuai arahan. Para pelaku usaha menegaskan bahwa mereka hanya melaksanakan pengadaan berdasarkan permintaan, bukan atas inisiatif pribadi, dan berharap adanya penyelesaian yang adil serta transparan.

Baca Juga :  Uang Desa Rp536 Juta Raib, Kades Batang Onang Baru Ditangkap Polres Tapsel

“Kami hanya ingin hak kami dibayarkan. Ini menyangkut kelangsungan usaha kecil yang sangat bergantung pada pembayaran pekerjaan yang sudah kami selesaikan,” ungkap salah satu perwakilan UMKM.

Atas kondisi ini, para pelaku UMKM berharap Ketua APDESI Palas beserta jajaran terkait segera memberikan kejelasan dan menuntaskan kewajiban pembayaran tersebut. Mereka menilai keterlambatan yang berlarut-larut sangat merugikan UMKM dan berpotensi melemahkan kepercayaan pelaku usaha kecil terhadap kemitraan dengan lembaga atau organisasi.

You cannot copy content of this page