Pematangsiantar, LIVESUMUT.com – Gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat di Kota Pematangsiantar semakin keras terkait dugaan seringnya pelaksanaan kegiatan yang melibatkan komunitas LGBT.
Tokoh masyarakat, organisasi, dan aktivis muda mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar untuk tidak memberikan ruang bagi kegiatan yang dianggap bertentangan dengan nilai agama, moralitas, dan budaya bangsa Indonesia.
Sorotan ini menguat setelah informasi tentang acara bertajuk “Duta G” yang diselenggarakan di bawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Kota Pematangsiantar.
Meski tujuan awalnya untuk mengampanyekan Triad KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) dan persiapan kehidupan berkeluarga, program ini diduga dimanfaatkan untuk menyisipkan agenda komunitas LGBT.
Isu dan Polemik Duta G
Menurut laporan, salah satu peserta yang meraih gelar Juara III dalam ajang Duta G menggunakan aplikasi “gay” bernama Walla untuk menjalankan program kerja.
Namun, hingga kini, program kerja yang dimaksud belum terealisasi.
Peserta tersebut, berinisial GP, saat terpilih masih berstatus siswa di sebuah sekolah negeri di Pematangsiantar.
Selain itu, acara Duta G disebut menghadirkan narasumber berinisial A, seorang mantan narapidana kasus sodomi, tanpa menyertakan surat keterangan kompetensi.
Hal ini semakin menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitas acara dan penyelenggaranya.
Tokoh masyarakat mengecam keras kegiatan ini yang dinilai hanya berkedok edukasi, tetapi justru membawa dampak buruk bagi generasi muda.
Mereka menyerukan agar kegiatan semacam ini dihentikan di Pematangsiantar.
Ketua GIMP: Kegiatan Ini Merusak Moral Generasi Muda
Ketua Gerakan Ikatan Mahasiswa dan Pemuda (GIMP), Indra Simarmata, dengan tegas mengecam kegiatan yang diduga mendukung komunitas LGBT.
Ia menilai acara ini merusak moral generasi muda dan bertentangan dengan nilai agama serta norma sosial masyarakat.
“Jika kegiatan ini dibiarkan, dampaknya akan sangat buruk. Apa yang akan terjadi jika perilaku menyimpang ini dianggap normal? Umat manusia bisa punah jika pernikahan sesama jenis dilegalkan,” tegas Indra.
Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini melanggar UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya mengakui pernikahan antara pria dan wanita.
“Kami mendesak Pemko Pematangsiantar untuk segera menghentikan dan tidak memberikan ruang untuk acara seperti ini,” tambahnya.
Aktivis Muda: Siantar Harus Fokus pada Kegiatan Positif
Aktivis muda, Andry Napitupulu, juga menyuarakan penolakan terhadap acara ini. Ia mengingatkan bahwa sebagai kota kreatif, Pematangsiantar seharusnya menggelar kegiatan yang membangun dan bermanfaat bagi masyarakat.
“LGBT itu bertentangan dengan ajaran agama, baik dalam Alquran maupun Alkitab. Kita semua tahu bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk tujuan menambah umat manusia. Mengadakan acara seperti ini di kota kreatif jelas tidak masuk akal,” ujar Andry.
Andry menegaskan pihaknya akan menyurati Pemko agar mengkaji ulang dampak acara semacam ini.
“Kalau tidak ada manfaat positif, sebaiknya dihentikan,” katanya.
Ketua Al Washliyah Siantar: Stop Kegiatan Kaum Pelangi
Ketua PD Al Washliyah Kota Pematangsiantar, Ishak Hutasuhut, menyatakan bahwa acara seperti ini hanya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang menjunjung nilai agama.
“Jika memang ada acara seperti itu, kami akan berusaha untuk menghentikannya. Ini tidak sesuai dengan norma agama dan budaya kita. Pematangsiantar tidak membutuhkan acara semacam ini,” tegasnya.
Pemko Diminta Tegas, Instansi Terkait Bungkam
Sikap bungkam Kepala Dinas KB Kota Pematangsiantar, Hasudungan Hutajulu, saat dimintai tanggapan terkait acara ini memicu spekulasi adanya kejanggalan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar, Hamam Sholeh, memastikan tidak pernah menerima pemberitahuan atau izin terkait kegiatan tersebut.
“Tidak pernah ada pemberitahuan ke kita dan seandainya ada pasti kita tidak akan merestui kegiatan seperti itu,” ujarnya tegas.
Masyarakat Desak Penghentian Total
Kontroversi ini mencerminkan keresahan masyarakat Indonesia terhadap normalisasi perilaku LGBT di ruang publik.
Mereka menyerukan agar Pemko segera mengambil tindakan tegas untuk menjaga moralitas dan norma agama, budaya, serta kebangsaan.
“Kami hanya ingin kota ini tetap menjadi tempat yang aman dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Jangan sampai ada kegiatan yang dapat merusak moral generasi muda. Kami harap Pemko segera bertindak,” tutup Andry Napitupulu.
