Humbahas, LIVESUMUT.com — Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kabupaten Humbang Hasundutan, Ny. Erma Oloan P. Nababan, menghabiskan satu hari penuh di Jakarta dengan melaksanakan dua audiensi strategis ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperjuangkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Air Minum, Sanitasi, serta kebutuhan air baku untuk tahun anggaran 2026.
Audiensi Pertama: Dorong Pembangunan Fasilitas Air Minum & Sanitasi
Pertemuan pertama berlangsung pada pukul 12.30 WIB di Direktorat Jenderal Cipta Karya dan diterima langsung oleh Direktur Air Minum, Oskar R.H. Siagian, bersama jajaran Direktorat Sanitasi. Ny. Erma turut hadir bersama sejumlah pejabat Pemkab Humbahas, termasuk Kepala Dinas PKP Anggiat Simanullang, Kadis Kopenaker Nurliza Pasaribu, Plt. Kadis Parpora Dina V.W.O. Simamora, Plt. Kadis PMDP2A Indrawati Purba, serta perwakilan Bappelitbangda.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP Posyandu menyampaikan empat usulan prioritas, yakni: Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dan jaringan distribusi utama di Kecamatan Tarabintang, pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan serta sambungan rumah (SR) untuk mendukung Inpres Air Minum SPAM Kecamatan Pollung dan Parlilitan, pembangunan reservoir Ibu Kota Kecamatan (IKK) Onan Ganjang, dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Humbang Hasundutan.
Pihak Cipta Karya menyambut baik seluruh usulan dan meminta Pemkab Humbahas segera melengkapi Readiness Criteria (RC) agar program dapat diproses sesuai ketentuan.
Audiensi Kedua: Perjuangkan Kebutuhan Air Baku untuk Daerah Rawan Air
Selanjutnya, pada pukul 14.30 WIB, audiensi kedua digelar di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Rombongan diterima oleh Direktur Air Tanah dan Air Baku, Dr. Ismail Widadi, ST., M.Sc. Di forum tersebut, Ny. Erma kembali menegaskan pentingnya penyediaan air baku bagi wilayah-wilayah yang selama ini mengalami kelangkaan air bersih.
Adapun usulan yang diajukan meliputi: Pembangunan Air Baku Kecamatan Lintongnihuta, dan Pembangunan Air Baku Kecamatan Pakkat.
Ditjen SDA menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut, dengan syarat Pemerintah Kabupaten segera memenuhi RC berupa kesiapan lahan, DED, serta Surat Izin Pemakaian Air (SIPA).
Menutup rangkaian pertemuan, Ny. Erma Oloan P. Nababan menekankan betapa pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah guna menghadirkan layanan air minum, sanitasi, dan air baku yang layak bagi masyarakat Humbang Hasundutan.
“Semoga Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dapat memberikan perhatian penuh agar kebutuhan dasar masyarakat Humbang Hasundutan dapat segera terpenuhi,” ujarnya.
Ia berharap seluruh usulan dapat direalisasikan melalui program tahun 2026, termasuk dukungan dari skema Inpres Air Minum dan Sanitasi.
