TARUTUNG, LIVESUMUT.com — Rencana penataan dan rekonstruksi kawasan Tanggul Aek Sigeaon, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, kembali menjadi perhatian. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memastikan pembenahan kawasan tersebut akan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha pedagang yang selama ini menggantungkan penghasilan di lokasi tersebut.
Hal itu disampaikan Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. saat menerima audiensi perwakilan pedagang dan mahasiswa bersama Wakil Bupati Dr. Deni Lumbantoruan, M.Eng. serta Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Aula Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Selasa (1/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, kondisi Tanggul Aek Sigeaon dinilai sudah membutuhkan penanganan segera, terutama menyangkut aspek keselamatan dan mitigasi potensi bencana.
Menurut Jonius, persoalan di kawasan tersebut bukan hanya berkaitan dengan kondisi bantaran sungai. Dampaknya juga mulai berpengaruh terhadap sejumlah infrastruktur di sekitar kawasan. Karena itu, dukungan anggaran dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan untuk melakukan penanganan secara konkret.
“Penanganan ini harus dilakukan. Kita tidak hanya berbicara soal penataan, tetapi juga keselamatan masyarakat dan kondisi infrastruktur di kawasan tersebut,” ujar Bupati.
Selain memperbaiki tanggul, Pemkab Taput juga menyiapkan konsep penataan kawasan Aek Sigeaon agar menjadi lebih aman, nyaman dan representatif. Salah satu bagian dari rencana tersebut adalah pengembangan area pedestrian yang diharapkan dapat memperbaiki wajah kawasan sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat.
Kekhawatiran mengenai nasib pedagang menjadi salah satu poin utama yang disampaikan dalam audiensi. Menanggapi hal tersebut, Bupati memastikan bahwa proses penataan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan mata pencaharian masyarakat.
Jika relokasi harus dilakukan, pemerintah akan memberikan prioritas kepada pedagang lama yang telah terdata secara resmi.
“Pedagang lama yang sudah terdata akan menjadi prioritas. Tidak ada tempat untuk pedagang baru, jual beli tempat maupun sistem cabut nomor,” tegas Jonius.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah akan melakukan penataan secara terukur dan berdasarkan data, sehingga kesempatan berjualan tidak diberikan secara sembarangan kepada pihak baru.
Sementara itu, perwakilan pedagang dan mahasiswa menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan dan renovasi kawasan Tanggul Aek Sigeaon. Meski demikian, mereka berharap pemerintah tetap menyiapkan solusi yang memungkinkan pedagang mempertahankan sumber penghasilannya setelah penataan berlangsung.
Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Lumbantoruan menjelaskan bahwa rencana relokasi tidak terlepas dari faktor keselamatan. Posisi tempat usaha yang berada berdekatan dengan aliran sungai dinilai memiliki risiko apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan.
“Kita ingin kawasan ini lebih aman dan tertata, tetapi para pedagang tetap harus dapat menjalankan usahanya. Pemerintah tidak akan meninggalkan masyarakat,” kata Deni.
Audiensi berlangsung secara terbuka dan dialogis. Pemerintah daerah menerima berbagai masukan dari pedagang maupun mahasiswa sebagai bagian dari proses penyusunan langkah penataan kawasan.
Pemkab Tapanuli Utara berharap penanganan Tanggul Aek Sigeaon nantinya tidak hanya mampu mengurangi risiko bencana, tetapi juga menghadirkan kawasan yang lebih tertib, aman dan nyaman bagi masyarakat.
Di sisi lain, keberlangsungan usaha pedagang lama tetap menjadi perhatian, sehingga pembangunan diharapkan dapat berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat yang selama ini mencari nafkah di kawasan tersebut.
