Medan, LIVESUMUT.com – Muhammad Zulfahri Tanjung, seorang pengiat sosial, mengungkapkan bahwa menjadi pejabat publik bukanlah hal yang mudah.
Salah satu tantangan terbesar adalah kesiapan untuk menerima kritikan yang datang dari berbagai pihak.
Kritikan tersebut, menurutnya, bisa datang terkait berbagai persoalan, tidak hanya satu masalah saja.
Hal ini disampaikan oleh Tanjung saat berada di Bidang Propam Polda Sumut pada Rabu (22/01/2024).
Menanggapi pertanyaan terkait pejabat yang enggan menerima kritik dari masyarakat, Tanjung dengan tegas mengatakan, “Menurut saya, ini paket kalau berada di wilayah publik, harus siap jadi kotak pos kritik semua urusan.”
Lebih lanjut, Tanjung menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mampu mendengarkan keluh kesah warganya di mana pun berada, tanpa terkecuali.
Jika seorang pejabat publik tidak mau menerima kritik dan keluhan, Tanjung menyarankan, “Lebih baik pejabat tersebut di rumah saja urus burung (mengurusi peliharaan).”
Pernyataan ini muncul setelah Tanjung mengetahui bahwa hampir seluruh pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tidak suka dikritik, terutama terkait dugaan pungutan liar (Pungli) dan korupsi.
Salah satu contoh yang disoroti adalah dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2022 untuk Kabupaten Padang Lawas Utara yang diduga telah disalahgunakan oleh pihak-pihak berkepentingan.
Meskipun banyak mahasiswa dan rekan-rekan Tanjung yang telah mengungkapkan temuan ini ke Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dan DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, hingga kini belum ada ketegasan yang tampak.
“Tapi sepertinya sampai hari ini tidak ada ketegasan mereka saya lihat. Bagaimana Daerah itu bisa berkembang, kalau para pejabatnya diduga suka korupsi?” tegas Tanjung.
