Pematangsiantar, LIVESUMUT.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Masyarakat Peduli Indonesia Baru (DPP KOMPI B), Henderson Silalahi, mendesak pemerintah untuk segera menertibkan penggunaan air sumur bor di wilayah Pematangsiantar.
Desakan ini dilandasi keprihatinan atas maraknya penggunaan air sumur bor yang dinilai belum memenuhi standar kesehatan.
“Air sumur bor itu tidak steril. Kami mendorong masyarakat untuk menggunakan air PDAM karena telah melalui uji klinis dan dinyatakan layak konsumsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan,” ujar Henderson kepada media, Rabu (16/4/2025).
Ia menyoroti bahwa air sumur bor tidak melalui proses sterilisasi dan pengawasan sebagaimana air PDAM, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, yang menunjukkan bahwa sebagian besar air sumur bor di kawasan perkotaan mengandung logam berat dan bakteri E. coli melebihi ambang batas.
Tak hanya itu, Henderson juga menyoroti praktik sejumlah industri rumahan yang memproduksi air kemasan dengan dugaan menggunakan air sumur bor sebagai bahan baku utama.
“Kami mendesak pemerintah melakukan inspeksi dan pengujian ulang terhadap air kemasan, terutama yang berasal dari industri rumahan. Harus dipastikan apakah air tersebut memenuhi standar Permenkes dan layak konsumsi,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan dari instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Menurutnya, lemahnya pengawasan dapat berujung pada meluasnya penyebaran penyakit melalui air yang tidak layak konsumsi.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena kelalaian pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab,” tambahnya.
DPP KOMPI B menyatakan siap mendukung pemerintah dalam melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan air yang tidak steril.
Edukasi ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih air untuk kebutuhan sehari-hari.
Sementara itu, beberapa warga menyambut baik inisiatif tersebut, namun juga berharap agar pemerintah tidak hanya menertibkan, tetapi juga memperluas distribusi air PDAM yang dinilai masih terbatas di beberapa kawasan.
Henderson menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa kesehatan masyarakat tidak boleh dikorbankan demi keuntungan sesaat.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sudah saatnya kita bertindak,” pungkasnya.
