Samosir, LIVESUMUT.com – Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, SE, MM, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia yang diselenggarakan di Ballroom Marianna Resort & Convention, Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kamis (12/6/2025).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 12–13 Juni 2025 ini, merupakan hasil kolaborasi antara Bank Sumut dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan diikuti oleh para kepala Badan Keuangan Daerah (BKAD, BPKPD, BPKPAD, BPKAD, BUD) dari provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Samosir menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir di Kabupaten Samosir, yang disebutnya sebagai “Negeri Indah Kepingan Surga, Titik Awal Peradaban Batak.”
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana kegiatan ini yang telah memilih Kabupaten Samosir sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini,” kata Ariston.
Ia menekankan pentingnya percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah di era keterbukaan informasi dan tuntutan transparansi publik.
“Di era digital dan keterbukaan informasi saat ini, tata kelola pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan daerah dituntut semakin cepat, transparan, akuntabel, dan terintegrasi,” tegasnya.
Menurut Ariston, Pemerintah Kabupaten Samosir telah mengimplementasikan SIPD-RI secara penuh sejak Tahun Anggaran 2024, mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap Kementerian Dalam Negeri dan PT Bank Sumut atas kerja sama dan dukungan dalam membangun sistem keuangan daerah yang lebih efisien melalui transaksi digital.
“Harapan kami Bank Sumut sebagai bank daerah memberikan dukungan secara optimal sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.
SIPD sebagai Solusi Tata Kelola Keuangan yang Terintegrasi
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri, Erikson P. Manihuruk, S.Kom, M.Si, turut memberikan pemaparan menyeluruh tentang kerangka hukum dan strategi nasional percepatan digitalisasi pemerintahan, khususnya implementasi SIPD dan SP2D Online.
Ia menjelaskan bahwa SIPD telah ditetapkan sebagai aplikasi umum nasional berdasarkan Kemenpan RB No. 823 Tahun 2023, dan pada 17 April 2025 telah ditandatangani nota kesepahaman antara Kemendagri dan ASBANDA untuk pelaksanaan SP2D Online.
“Pencairan Dana SP2D online memfasilitasi pencairan dana dari RKUD ke rekening tujuan di bank, transparansi proses yang lebih cepat dan otomatis, serta efisiensi dalam birokrasi,” jelas Erikson.
Hingga Juni 2025, lanjutnya, sebanyak 32 dari 34 Pemerintah Daerah di Sumut telah menerapkan SIPD secara penuh, sedangkan 18 daerah telah menjalankan SP2D Online.
Dua daerah yang belum sepenuhnya mengimplementasikan SIPD adalah Kabupaten Deli Serdang dan Tapanuli Selatan.
“Besar harapan saya, setelah kegiatan ini selesai, seluruh peserta dapat memahami dan segera mengimplementasikan SIPD khususnya terkait penerapan SP2D Online,” pungkasnya.
Kegiatan ini juga akan dirangkai dengan uji operasional SIPD-RI dan penandatanganan kerja sama antara Bank Sumut dan pemerintah daerah se-Sumatera Utara sebagai komitmen bersama menuju tata kelola keuangan yang bersih, efisien, dan terpercaya.
