Medan, LIVESUMUT.com – Pernyataan kontroversial disampaikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, dalam acara peresmian Migrant Center di Universitas Diponegoro, Kamis (26/6/2025).
Karding menyarankan para mahasiswa dan masyarakat Jawa Tengah yang belum terserap pasar kerja untuk mulai memikirkan bekerja ke luar negeri sebagai solusi atas tingginya angka pengangguran di wilayah tersebut.
“Di Jateng ada hampir 1 juta (pengangguran) yang belum terserap. Anda (mahasiswa) calon (tenaga kerja) yang tidak terserap, maka segera berpikir ke luar negeri,” ujar Karding.
Tak hanya itu, Karding menyebut secara nasional angka pengangguran telah mencapai lebih dari 70 juta orang.
Angka tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik mengenai validitas data dan arah kebijakan pemerintah.
Pernyataan ini sontak memicu kritik dari kalangan mahasiswa dan pencari kerja muda, yang merasa janji-janji politik saat kampanye Pilpres 2024 mulai terasa kosong.
Salah satu mahasiswa yang baru saja lulus dari Perguruan Tinggi mengungkapkan kekecewaannya.
“Kemarin Gibran janji 19 juta lapangan kerja, maksudnya cari sendiri? Atau ke luar negeri itu termasuk bagian dari janji itu?” ucap Ayu di Medan.
Publik kembali menyoroti janji kampanye Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang pada Debat Pilpres Keempat, 21 Januari 2024, menjanjikan penciptaan 19 juta lapangan kerja dengan mengandalkan program hilirisasi industri, transisi energi hijau, dan penguatan UMKM.
Namun, setengah tahun sejak pemerintahan baru berjalan, kenyataan di lapangan tampak jauh dari target.
PHK massal masih terjadi di berbagai sektor, sementara lapangan kerja baru yang dijanjikan belum terlihat secara nyata.
Beberapa pengamat ekonomi menyebut bahwa janji tersebut “terlalu optimistis” jika tidak disertai reformasi struktural dan eksekusi lintas sektor yang nyata.
Terlebih, mendorong tenaga kerja muda untuk mencari kerja ke luar negeri justru bisa dilihat sebagai tanda ketidaksiapan pemerintah menciptakan ekosistem lapangan kerja di dalam negeri.
Seruan agar generasi muda segera “memikirkan bekerja di luar negeri” menuai kritik karena dinilai melemahkan upaya pembangunan sumber daya manusia dalam negeri.
Banyak pihak mengingatkan bahwa pengiriman pekerja migran bukan solusi jangka panjang terhadap pengangguran, apalagi jika dilakukan tanpa jaminan perlindungan yang kuat.
“Apakah pemerintah menyerah menghadapi tantangan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri? Harusnya anak muda jadi tulang punggung pembangunan, bukan malah diekspor sebagai solusi pragmatis,” ujar Ketua Lembaga Investigasi Dan Informasi Kemasyarakatan (LIDIK Sumut) , J.Frist Manalu, S.Kom pada Minggu (29/6/2025).
J. Frist juga menyebut beberapa catatan kritis terhadap pemerintah:
- Apakah dorongan kerja ke luar negeri menjadi solusi atau justru pengalihan tanggung jawab negara?
- Bagaimana kejelasan roadmap penciptaan 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan Gibran?
- Apakah pemerintah telah mempersiapkan sistem perlindungan migran yang memadai jika program ini dilaksanakan?
“Di tengah tekanan ekonomi dan kegelisahan generasi muda, publik menuntut kejelasan arah kebijakan ketenagakerjaan, bukan hanya retorika politik dan solusi jangka pendek,” tutup J. Frist.
