Tapanuli Utara, LIVESUMUT.com – Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) DPD Taput menggelar audiensi dengan Toluto (Torang Lumban Tobing), mantan Bupati Tapanuli Utara 2 periode dan juga Aktivis Protap, perintis terdahulu dalam upaya memperkuat perjuangan pembentukan Provinsi Tapanuli.
Sekretaris PPPT DPD Taput, Anderson Silitonga, menyampaikan bahwa kepengurusan baru telah terbentuk dengan Bapak Pangke Sipahutar sebagai ketua.
Pembentukan ini mendapat persetujuan dari Ketua Umum DPP PPPT, JS Simatupang, yang terus memberikan arahan serta dukungan dalam perjuangan ini.
“Kami berharap bahwa kepengurusan baru ini dapat memperkuat perjuangan kami dalam pembentukan Provinsi Tapanuli,” ujar Anderson.
Sebagai ketua baru, Pangke Sipahutar diharapkan mampu membawa kontribusi besar dalam perjuangan ini.
“Kami percaya bahwa Bapak Pangke Sipahutar memiliki kemampuan dan pengalaman yang luas dalam memimpin perjuangan pembentukan Provinsi Tapanuli,” lanjut Anderson.
Dalam kesempatan tersebut, Anderson juga meminta kepada Aktivis Protap, Torang Lumban Tobing (Toluto), untuk bergabung dalam PPPT DPD Taput sebagai pelindung atau penasehat.
Ketua PPPT DPD Taput, Pangke Sipahutar, menegaskan bahwa audiensi ini bertujuan untuk meminta dukungan dan arahan dari para aktivis senior yang telah lebih dahulu memperjuangkan pembentukan Provinsi Tapanuli.
“Kami ingin meminta dukungan dan arahan dari Aktivis Protap sebagai senior/perintis pendahulu dalam perjuangan pembentukan Provinsi Tapanuli. Kami percaya bahwa dengan dukungan dan arahan dari mereka, kami dapat memperkuat perjuangan kami,” ujar Pangke Sipahutar.
Tulus Nababan, Ketua Pelaksana Pelantikan Panitia dan Rakernas PPPT, juga berharap agar Toluto dapat memberikan arahan serta bimbingan guna menyukseskan acara yang akan digelar.
“Pengalaman Pak Toluto sebagai mantan Ketua DPRD Taput dan Bupati dua periode sangat kami butuhkan untuk menyukseskan kegiatan ini,” ungkapnya.
Tulus juga berharap Toluto berkenan menjadi narasumber dalam Rakernas PPPT yang akan dihadiri oleh perwakilan kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Melky Pardosi, Wakil Sekretaris PPPT DPD Taput, menambahkan bahwa saat ini kepengurusan sudah mencapai lebih dari 70 orang dan berharap Toluto dapat bergabung.
“Dengan bergabungnya Pak Toluto, masyarakat juga akan lebih banyak yang ikut bergabung. Kami sangat berharap beliau ikut serta,” ujarnya.
Dukungan Toluto, Optimisme Menuju Provinsi Tapanuli
Richie Frans Boy Nababan, Sekretaris PPPT DPD Taput, menyampaikan harapannya agar Provinsi Tapanuli dapat segera terwujud.
“Kami sangat menyambut hangat pencabutan moratorium agar kita memiliki kesempatan besar dalam percepatan pembentukan Provinsi Tapanuli. Kita harus berjuang dan berdoa bersama agar keinginan ini segera tercapai,” harapnya.
Dalam audiensi tersebut, Aktivis Protap Torang Lumban Tobing (Toluto) menyatakan dukungannya terhadap perjuangan PPPT DPD Taput.
“Kami mendukung perjuangan PPPT DPD Taput dalam pembentukan Provinsi Tapanuli. Kami percaya bahwa dengan kerja sama dan dukungan dari semua pihak, perjuangan ini dapat berhasil, tentunya kalau pemerintah pusat sudah mencabut moratorium,” ujarnya.
Toluto juga mengenang perjuangan puluhan ribu masyarakat yang berkumpul di Lapangan Serbaguna Komplek Stadion Tarutung pada 2005-2006 untuk menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli. Sayangnya, perjuangan tersebut belum terwujud.
“Saran saya, tetap lakukan komunikasi yang baik dengan DPR RI, pemerintah provinsi Sumut, dan pusat. Mudah-mudahan moratorium cepat dicabut, itulah harapan kita bersama. Terkait ajakan bergabung di PPPT DPD Taput, saya pertimbangkan dulu, berikan saya waktu,” ujarnya.
Bendahara PPPT DPD Taput, Irnedi Marbun, yang juga Ketua Gerwasib dan Ketua Partai Garuda, menyampaikan rasa terima kasihnya atas arahan dari Toluto.
“Wejangan yang diberikan sangat berarti bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus berjuang,” ucapnya.
Adam Smith Sianipar, salah satu anggota PPPT, meminta masukan dari Toluto terkait pemekaran Provinsi Tapanuli yang tertunda.
Ia menekankan bahwa pemekaran ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah.
Menanggapi hal tersebut, Toluto menjelaskan bahwa kendala utama dalam pemekaran Provinsi Tapanuli adalah moratorium dari pemerintah pusat yang belum dicabut.
“Kita harus bekerja sama dan berjuang bersama untuk mewujudkan Provinsi Tapanuli,” tegasnya.
Adam berharap dengan arahan dan dukungan dari berbagai pihak, pemerintah pusat segera melanjutkan proses pemekaran agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
