Tarutung, LIVESUMUT.com | Aroma panas jelang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) cabang karate sudah terasa di Tapanuli Utara. (Keterangan foto: Ketua FORKI Tapanuli Utara, Sofian Pane).
FORKI Taput melayangkan protes atas mekanisme seleksi atlet karate SMA/SMK yang dinilai “main tunjuk” dan tanpa koordinasi dengan pihak cabang olahraga.
Ketua FORKI Taput, Sofian Pane, mengaku kecewa karena tidak ada pemberitahuan resmi maupun ajakan berkoordinasi dari Kacabdis Sumut Wilayah 9 yang menggelar seleksi O2SN tingkat kabupaten/kota.
“Kita akan surati Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera dalam hal ini selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan O2SN tingkat SMA/SMK untuk nasional, dimana koordinasi dan kolaborasi harusnya dilaksanakan dan informasi harus disampaikan ke Cabor Karate ternyata tidak dilakukan,” tegas Sofian saat ditemui media, Selasa (15/7/2025).
Menurut informasi yang diperoleh FORKI Taput, seleksi atlet karate di tingkat SMA/SMK ternyata sudah digelar tanpa mekanisme resmi sesuai juknis, bahkan atlet yang berhak terpilih disebut hanya dipilih langsung, bukan melalui kompetisi.
“Keberatan kami karena tidak ada informasi dan koordinasi serta kolaborasi terkait kegiatan O2SN tingkat SMA/SMK Cabor Karate dari Kacabdis Sumut Wilayah 9 sebagai penyelenggara seleksi,” lanjutnya.
Sementara itu, Bidang Organisasi FORKI Sumut, Sihan Rawi Krisna, ikut angkat bicara soal regulasi O2SN cabor karate yang diatur ketat.
“Atlet kata yang ikut seleksi adalah atlet yang terdaftar di BPTI (Badan Pengembangan Talenta Indonesia) dan seleksi yang dilaksanakan harus memakai peraturan WKF dan PB Forki. Wasit yang memimpin seleksi adalah wasit-juri yang memiliki sertifikasi dari PB Forki,” jelas Rawi lewat sambungan telepon.
Ia juga mengingatkan bahwa seleksi tingkat provinsi direncanakan berlangsung pada 22–23 Juli 2025 secara daring, dengan atlet dari 28 kabupaten/kota.
“Kegiatan O2SN tersebut yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 22-23 Juli 2025 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui daring dan atlet yang berhak mengikuti dari 28 kabupaten/kota harus terdaftar di BPTI,” bebernya.
Soal anggaran? Rawi menyebut dana yang disiapkan memang tipis.
“Terkait anggaran, karena efisiensi yang dianggarkan hanya honor wasit-juri yang dibayar selama dua hari sebesar Rp6.000.000,- belum dipotong pajak 5%,” ungkapnya.
Forki Sumut, tambahnya, sebenarnya sudah meminta dinas pendidikan provinsi untuk menggandeng cabor karate di tiap daerah dalam persiapan O2SN.
“Kita juga sudah minta dinas terkait untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi kepada cabang olahraga karate yang ada di kabupaten/kota terkait kegiatan ini untuk dapat bekerjasama dengan melakukan koordinasi baik itu melalui lisan maupun surat,” tutup Rawi.
FORKI Taput berharap drama seleksi ini segera berakhir manis, dan para karateka muda bisa unjuk gigi di ajang nasional dengan cara yang benar, melalui tatami, bukan hanya lewat selembar surat keputusan.
