Medan, LIVESUMUT.com | Di tengah derasnya arus seremoni dan peresmian program oleh pejabat publik, suara rakyat kini makin lantang menuntut perubahan.
Masyarakat di berbagai daerah mulai gerah dengan kepemimpinan yang lebih sibuk tampil di depan kamera ketimbang menyelesaikan persoalan nyata di lapangan.
Dari pemotongan pita proyek infrastruktur, peluncuran aplikasi digital, hingga peresmian taman tematik, para pejabat berlomba-lomba hadir dan berpidato.
Namun di balik gegap gempita seremoni, tak sedikit program yang stagnan, bahkan mangkrak.
Kritik tajam pun bermunculan, terutama di media sosial.
Warga menyuarakan kekecewaan mereka terhadap budaya pencitraan tanpa aksi.
Bagi mereka, seremoni tanpa eksekusi adalah pengkhianatan terhadap harapan publik.
John, warga Simalungun, menyampaikan unek-uneknya yang mewakili banyak suara dari daerah.
“Kami butuh perbaikan jalan, bukan peresmian plang proyek. Gunting pita itu simbolis, tapi kenyataannya jalan di depan rumah saya masih berlubang sejak tahun lalu,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).
Senada dengan itu, Maruli, warga kawasan Danau Toba menyoroti program pendidikan yang hanya bergaung saat launching tapi nihil hasil.
“Tiap tahun ada saja program, pelatihan atau teknologi pendidikan baru. Tapi realitanya, fasilitas sekolah kami masih minim, internet lemot, guru kekurangan modul, seperti Kurikulum Pariwisata yang dilaunching tapi hasilnya nol” keluhnya.
Pengamat kebijakan publik, J. Frist Manalu, S.Kom yang juga Ketua DPW LIDIK Sumut (Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Investigasi Dan Informasi Kemasyarakatan Provinsi Sumatera Utara) menilai fenomena ini sebagai bentuk “kepemimpinan simbolik”, yakni ketika pencitraan lebih dominan dibanding kerja nyata.
“Kegiatan seremonial pada dasarnya tidak salah. Tapi jika porsinya berlebihan dan tidak seimbang dengan tindak lanjut yang konkret, maka ini hanya akan menjadi beban anggaran dan menciptakan rasa tidak percaya publik,” jelas J. Frist.
Ia menekankan pentingnya evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja serta realisasi anggaran.
“Kalau ingin meresmikan sesuatu, pastikan dulu itu sudah bisa digunakan dan memberi manfaat langsung,” ujarnya lagi.
Gelombang desakan terhadap pemerintah baik pusat maupun daerah terus menguat. Masyarakat menuntut efisiensi anggaran, pengurangan seremoni tak penting, dan alokasi lebih besar untuk sektor krusial seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Kini, tuntutannya jelas yaitu geser dari seremoni ke solusi.
Publik ingin pemimpin yang hadir bukan hanya di balik podium dan kamera, tapi benar-benar menyentuh dan memperbaiki kehidupan mereka.
