Taput, LIVESUMUT.com — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus melakukan pembenahan birokrasi sebagai langkah strategis menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., melantik dan mengambil sumpah/janji Pejabat Administrator serta Pejabat Pengawas di lingkungan Pemkab Taput, Selasa (10/2/2026), di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara.
Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari perubahan struktur organisasi dan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah. Kebijakan ini diambil sebagai upaya efisiensi anggaran sekaligus penguatan kinerja birokrasi di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa penggabungan sejumlah unit kerja bukan semata-mata kehendak pimpinan, melainkan kebutuhan organisasi dan daerah. Kondisi keuangan Kabupaten Tapanuli Utara yang terbatas, dengan beban belanja yang cukup besar, menuntut langkah-langkah konkret agar pembangunan tetap berjalan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Penggabungan ini adalah salah satu langkah efisiensi. Dengan kebijakan ini, kita berharap dapat menghemat anggaran hingga kurang lebih Rp4 miliar. Ini merupakan upaya nyata agar keuangan daerah tetap sehat tanpa mengorbankan pelayanan publik,” tegas Bupati.
Bupati juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, loyalitas, dan integritas. Ia menekankan bahwa jabatan bukanlah hak yang bersifat permanen, melainkan kepercayaan yang sewaktu-waktu dapat dievaluasi berdasarkan kinerja dan rekam jejak.
“Jabatan bukan sesuatu yang permanen. Evaluasi akan terus dilakukan. Pejabat yang memiliki kinerja baik, responsif, dan berdedikasi akan diberikan kesempatan. Sebaliknya, yang tidak menunjukkan kinerja tentu akan dievaluasi,” ujarnya.
Mengakhiri arahannya, Bupati mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk tetap solid dan bekerja dengan hati. Ia berharap perubahan organisasi ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pelayanan publik demi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.
