Tarutung, LIVESUMUT.com | Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Agenda ini berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tapanuli Utara yang digelar di Ruang Sidang DPRD, Tarutung, Rabu (30/07/2025).
Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Palindungan Lumbantoruan, M.Eng., hadir secara langsung mewakili Bupati Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., untuk menyampaikan nota jawaban sekaligus apresiasi atas berbagai masukan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD.
“Atas segala masukan dari 7 fraksi DPRD akan menjadi perhatian kami dalam penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD ini agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan selaras dengan arah pembangunan yang telah direncanakan,” ujar Wakil Bupati.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan bahwa seluruh kebijakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan realisasi semester pertama dan proyeksi fiskal hingga akhir tahun.
Fokus utama kebijakan ini mencakup penyesuaian pendapatan daerah, efisiensi belanja, serta penguatan pembiayaan guna menjamin optimalisasi pelayanan publik.
Pada sektor pendapatan, Pemkab Taput akan terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi.
Sementara itu, sektor belanja akan difokuskan pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian target dalam RPJMD.
Di bidang strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, pemerintah daerah memastikan kesinambungan program berjalan sesuai prioritas, namun tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal yang ada.
“Kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan senantiasa melakukan upaya maksimal dalam membangun komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder yang berpotensi membantu meningkatkan pembangunan, terlebih di tengah kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas,” jelas Wakil Bupati.
Rapat paripurna ini menjadi wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk menjaga transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, demi mendorong pembangunan Tapanuli Utara yang lebih maju dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
