Samosir, LIVESUMUT.com | Pemerintah Kabupaten Samosir terus mempercepat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan Presiden.
Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, usai dikeluarkannya SK Bupati Samosir Nomor 263 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Penanganan Program MBG.
Dalam rapat koordinasi di Aula Kantor Bupati Samosir, Kamis (02/10/2025), Wabup Ariston selaku Ketua Satgas menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), serta para mitra kerja.
“Satuan tugas dari Pemerintah daerah dan SPPG agar menjalin kolaborasi yang baik. Program Presiden dalam pemenuhan gizi harus kita dukung. Kita kejar target untuk pemenuhan makanan bergizi. Kita upayakan dan dampingi mitra kerja agar tata kelola dan persyaratan ke BGN lengkap, didampingi, koordinasi semaksimal mungkin sehingga memenuhi syarat,” ujar Ariston.
Saat ini, SPPG yang sudah beroperasi baru 2 unit: SPPG Lumban Suhi Suhi (3.295 siswa) dan SPPG Ambarita (3.289 siswa).
Total penerima manfaat mencapai 6.584 siswa.
Ariston menegaskan, dukungan pemerintah daerah akan difokuskan pada percepatan pendampingan mitra kerja yang telah diverifikasi Badan Gizi Nasional (BGN).
“Apa yang bisa kita lakukan langsung eksekusi. Saat ini ada 6 mitra kerja yang terverifikasi oleh BGN. Sementara ada 14 titik yang dibutuhkan, ini harus kita kejar dan kerjakan bersama. OPD teknis jangan sampai kecolongan, saling memberi petunjuk, dan siap bekerjasama,” tegasnya.
Pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat dan mitra kerja yang berminat menjadi penyelenggara dapur MBG.
Syarat utama adalah menyediakan lokasi dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan BGN.
Koordinator Wilayah SPPI Kabupaten Samosir, Sarmarina Sitanggang, menyambut positif langkah Satgas.
Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga kelompok rawan gizi lain.
“Sasaran MBG terdiri dari peserta didik dan non didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Calon mitra kerja hanya bisa mendaftar melalui portal mitra.bgn.go.id dengan legalitas yang sah,” jelasnya.
Hingga kini, mitra kerja yang sudah diverifikasi tersebar di beberapa kecamatan, antara lain:
- Pangururan (Lumban Suhi Suhi Toruan – diusulkan Polres Samosir, Desa Pardomuan I),
- Palipi (Desa Hatoguan),
- Harian (Desa Turpuk Limbong),
- Simanindo (Ambarita),
- Nainggolan (Desa Sipinggan).
“BGN tidak membatasi siapapun calon mitra dan dari manapun selagi masih potensial. Namun untuk peningkatan ekonomi masyarakat, ada baiknya berasal dari daerah itu sendiri,” tambah Sarmarina.
Khusus wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), percepatan pembangunan SPPG menjadi prioritas.
“Terdapat 29 titik potensi SPPG 3T dari 8 kecamatan (kecuali Harian masih terpusat). Awalnya sudah didiskusikan dengan tim Satgas dan sudah dilakukan survei. Untuk percepatannya, Satgas perlu membuat surat permohonan ke BGN pusat,” jelas Sarmarina.
