Toba, LIVESUMUT.com | Loka POM Kabupaten Toba kembali menggelar Forum Komunikasi Publik di Balige, Rabu (17/9/2025).
Kegiatan ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat, instansi pemerintah, dan pelaku usaha untuk bertukar pikiran, menyampaikan aspirasi, sekaligus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pengawasan obat dan makanan.
Dalam sambutannya, Ketua Loka POM Kabupaten Toba, Tumiur Gultom, S.Farm, Apt, menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah kolaborasi.
“Harapannya dengan adanya forum ini, hasil dari diskusi dan masukan tidak berhenti sebatas catatan tetapi akan kami tindaklanjuti sebagai bahan nyata dalam perbaikan dan inovasi pelayanan publik,” ujar Tumiur.
Forum ini juga menyoroti kebutuhan pengawasan obat dan makanan yang tak bisa dilakukan sendiri oleh satu pihak, melainkan membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar konsumen terlindungi dari produk berisiko terhadap kesehatan.
Ketua Tim Informasi dan Komunikasi Loka POM Toba, Hermin Panjaitan, turut menjelaskan bahwa tujuan forum ini adalah membangun pemahaman bersama hingga menemukan solusi antara penyelenggara layanan dan masyarakat.
“Forum Konsultasi Publik ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat. Standar pelayanan publik di lingkungan Badan POM dapat dilihat di PerBPOM No. 28 Tahun 2022,” jelas Hermin.
Ia menambahkan, manfaat forum ini ialah menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, sekaligus meminimalisir dampak kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Loka POM Toba juga menyampaikan tindak lanjut aspirasi masyarakat tahun 2024, antara lain pendampingan pengolahan obat tradisional seperti minyak gosok serai, pengujian jajanan sekolah, serta pemeriksaan makanan buka puasa dan makanan di pasar tradisional.
Acara ini dihadiri berbagai unsur, termasuk perangkat daerah Kabupaten Toba, perwakilan Kapolres Toba, Kajari Toba, Ketua Pengadilan Negeri Toba, pelaku usaha, hingga tokoh masyarakat.
Kehadiran lintas elemen ini mempertegas komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan demi perlindungan masyarakat.
