JAKARTA | LIVESUMUT.com – Langkah nyata kembali ditunjukkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam memperkuat kemerdekaan pers dan mempererat sinergi dengan aparat penegak hukum.
Senin (27/10/2025), Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir bersama jajaran pengurus menyambangi Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta, untuk melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Di hadapan Kapolri, Munir menegaskan pentingnya konsistensi pelaksanaan nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Polri di seluruh jajaran kepolisian.
Ia berharap, setiap kasus pemberitaan dapat diselesaikan melalui mekanisme pers, bukan jalur pidana umum.
“Kami mengapresiasi perhatian dan dukungan Bapak Kapolri. Kami hanya berharap, kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri benar-benar diterapkan secara seragam di seluruh wilayah.
Itu penting untuk menjaga kemerdekaan pers dan kepercayaan publik,” ujar Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara.
Audiensi ini juga menjadi bagian dari persiapan menjelang Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar di Serang, Banten.
Kapolri: PWI dan Polri Sama-sama Punya Tugas Mulia
Dalam pertemuan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa wartawan merupakan mitra strategis Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan membangun kepercayaan masyarakat.
“Wartawan adalah bagian penting dari upaya menjaga Kamtibmas. PWI dan Polri sama-sama berusia 79 tahun, usia matang untuk semakin solid dan profesional,” kata Jenderal Sigit.
Kapolri juga menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menyelesaikan delik pers melalui mekanisme Dewan Pers, bukan proses hukum pidana.
“Kami terus mengarahkan penyelesaian kasus terkait pers agar disalurkan ke Dewan Pers. Keputusan dari Dewan Pers kami tindaklanjuti dengan hormat,” tegasnya.
Polri Siapkan Perlindungan Khusus bagi Jurnalis di Daerah Rawan
Dalam kesempatan itu, Kapolri juga mengungkapkan bahwa Polri sedang mengkaji penanda khusus bagi wartawan yang bertugas di wilayah konflik atau rawan, agar aparat di lapangan dapat memberikan perlindungan sesuai prosedur.
“Kami ingin rekan-rekan jurnalis bisa bekerja dengan rasa aman. Karena tugas mereka juga bagian dari menjaga stabilitas negara,” ujarnya.
Selain itu, Polri dan PWI sepakat menggelar pelatihan bersama untuk meningkatkan profesionalisme dan sinergi antara aparat penegak hukum dengan insan pers di lapangan.
Kapolri Apresiasi Soliditas Baru PWI
Kapolri turut menyampaikan rasa senang atas bersatunya kembali PWI setelah sempat terjadi dualisme kepengurusan.
“Kami ikut gembira, sekarang PWI sudah bersatu kembali. Saat ada dualisme dulu, kami di pusat dan daerah sempat bingung menerima undangan. Kini sudah solid, semoga makin kompak,” ucap Kapolri disambut senyum hangat jajaran PWI.
Dihadiri Pejabat Tinggi Polri dan Pengurus Lengkap PWI
Audiensi strategis tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama Mabes Polri, di antaranya Kabareskrim Komjen Pol. Syahardiantono, Asops Kapolri Komjen Pol. Muh. Fadil Imran, dan Asisten SDM Kapolri Irjen Pol. Anwar.
Selain itu, hadir pula Kadiv Propam Irjen Pol. Abdul Karim, Kadiv Humas Irjen Pol. Sandi Nugroho, serta Wairwasum Polri Irjen Pol. Merdisyam.
Dari pihak PWI Pusat, hadir mendampingi Ketua Umum antara lain Sekjen Zulmansyah Sekedang, Sasongko Tedjo, Marthen Selamet Susanto, Sumber Rajasa Ginting, Dr. Ariawan, dan Hilman Hidayat.
Turut hadir pula Anrico Pasaribu, Edison Siahaan, Aiman Witjaksono, Dr. Eddy Iriawan, Johnny Hardjojo, Musrifah, Wachyono, serta Akhmad Dani yang ikut memperkuat jajaran pengurus dalam audiensi tersebut.
Sepakat Perkuat Kolaborasi Menjelang HPN 2026
Hasil audiensi menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, di antaranya kelanjutan kerja sama pendidikan dan pelatihan jurnalistik, Uji Kompetensi Wartawan (UKW), pelatihan bersama Polri-PWI, serta penghargaan karya jurnalistik.
Polri juga memastikan siap mendukung penuh kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, termasuk agenda sosial dan acara puncak peringatan HPN.
Sinergi antara PWI dan Polri diharapkan terus menjadi benteng kokoh dalam menjaga kemerdekaan pers, supremasi hukum, serta demokrasi di Indonesia.
